DAFTAR HASIL SELEKSI PMB PASCASARJANA GEL. I TA. 2018/2019 [LINK S3] [LINK S2] 

situs ridho1991
REVITALISASI KEARIFAN LOKAL PARADIGMA ANTROPOSENTRIK KE ECO-CULTURE
Narasumber : Dr. Husni Thamrin, M.Si
Tanggal Posting : 26 Agustus 2015
Dikirim oleh : Fajril Anwar Ahda, M.Pd

REVITALISASI KEARIFAN  LOKAL PARADIGMA ANTROPOSENTRIK KE ECO-CULTURE

HUSNI THAMRIN

 

Salah satu ironi dari perkembangan peradaban manusia adalah, pembangunan dan modernisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kehidupan manusia, termasuk masyarakat adat , tetapi justru lebih sering keberadaan tanah adat dan masyarakat  menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi tersebut. Lebih ironis lagi, tanah dan masyarakat  menjadi korban dari cara pandang antroposentrik dan kebijakan pemerintah sejak kolonialisme hingga era pemerintahan Saat ini.

Hal ini terjadi kerena beberapa faktor: Pertama, ideologi developmentalisme tidak memasukkan kearifan lokal  terutama menyangkut tanah adat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kekayaan sosial-budaya sebagai bagian integral dari seluruh program pembangunan. Dalam ideologi developmentalisme tradisionalisme adalah lawan dari modernisasi sehingga semua yang tradisional, termasuk tanah adat kekayaan budaya dan kearifan lokal  dianggap tidak adaptif dalam perkembangan zaman.Kedua, kesalahan persepsi masyarakat yang menganggap masyarakat adat sebagai perusak lingkungan hidup yang harus disingkirkan atau direlokasi demi menyelamatkan lingkungan hidup.Padahal, justru masyarakat adat  adalah penjaga lingkungan hidup dari serbuan dan pengrusakan oleh masyarakat luar, masyarakat pendatang.Ketiga, alam hanya dilihat dari segi nilai ekonomisnya, sehingga dilepaskan dari seluruh nilai ekologis, politis lokal, sosial, budaya, spiritual dan moral yang terkait dengan tanah adat dan kehidupan masyarakat adat  di sekitamya.Mengeksploitasi tanah adat dan kekayaan alam demi tujuan pembangunan ekonomi lalu dilihat secara lepas seakan tidak mempunyai dampak buruk bagi keberadaan masyarakat adat setempat.Keempat, modernisasi dan kemajuan peradaban dilihat dan diukur terutama berdasarkan kualitas fisik-ekonomis-kapitalistik.Tanah adat beserta  kekayaan dan nilai budaya, sosial, spiritual, dan moral yang melekat pada dan dimiliki masyarakat adat dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis  bagi modernisasi dan kemajuan peradaban.

Untuk menyelamatkan tanah adat dan kearifan lokal harus  kembali ke nilai-nilai etika masyarakat adat .Hak-hak masyarakat adat  harus diakui dan dijamin oleh pihak pemerintah. Harus ada komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak tanah adat masyarakat adat beserta seluruh kearifan tradisionalnya. Melalui pendekatan paradigma eco-culture ini untuk menyelamatkan keberadaan tanah adat beserta seluruh kekayaan dan kearifan tradisionalnya, melainkan juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh kesalahan cara pandang dan perilaku masyarakat yang berparadigma antroposentrik.

Komitmen politik dan moral ke arah itu telah muncul dan disepakati dalam berbagai forum dan oleh berbagai kelompok intemasional. Komitmen politik dan moral ini muncul bersamaan dengan mengemukanya isu lingkungan hidup di satu pihak dan meningkatnya kesadaran mengenai nilai kearifan tradisional di pihak lain. Krisis ekologi sekarang ini tidak saja menimbulkan kritik tajam terhadap paradigma antroposentrik.Krisis ekologi juga menimbulkan kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan tradisional, etika masyarakat adat. Oleh karena itu, hak-hak tanah adat  masyarakat adat harus diakui dan dijamin demi menyelamatkan kearifan dan etika masyarakat adat lokal.

Dalam buku Cultural and Spiritual Values of Biodiversity(2010) dapat ditemukan banyak sekali pernyataan atau deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal yang paling menonjol adalah, tuntutan tentang perlindungan atas hak-hak masyarakat adat yang merupakan sebuah kecenderungan global yang perlu diapresiasi . Dari fenomena dan observasi lapangan ditemukan lemahnya dasar hukum dan perlindungan politik terhadap hak-hak tanah adat dan masyarakat adat. Di tengah maraknya deklarasi-deklarasi penyelamatan lingkungan ada kecenderungan globalisasi untuk melupakan eksistensi tanah adat masyarakat adat beserta hak-haknya. Sedangkan disisi lain, di tengah upaya pembangunan ekonomi nasional, yang terutama bertumpu pada sumber daya alam, tidak ada implementasi dalam bentuk perlindungan hukum nasional yang signifikan terhadap tanah adat dan masyarkat adat lokal.

Dalam kasus tanah adat di daerah , misalnya, belum ada langkah politik yang signifikan untuk melindungi secara hukum hak-hak tanah adat masyarakat adat. Padahal, tanah adat dan masyarakat adat merupakan esensi untuk melindungi dan simbol identitas budaya . Dengan kata lain, terjemahan komitmen politik dan moral pada tingkat global ke tingkat nasional masih belum memuaskan. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Darrell Addison Posey(1998), dalam Keraf (2010) "Banyak negara bahkan tidak mengakui hak-hak dasar suku-suku asli untuk hidup, apalagi menjamin bagi mereka hak untuk menentukan nasib sendiri, hak milik atas tanah adat, atau hak untuk menguasai sumber-sumber daya tradisionainya. Oleh karena itu perlu komitmen dan langkah politik yang signifikan untuk melindungi tanah adat dalam perspektif eco-culture.

Persolan yang penting disini adalah, masyarakat dan negara modern menggunakan hukum positif untuk menilai keberadaan masyarakat adat dengan seluruh kekayaan dan kearifan tradisionalnya. Ketika masyarakat adat dinilai dalam perspektif hukum positif masyarakat dan negara modern, seluruh hak dan kekayaan yang dimiliki masyarakat adat tidak akan pernah diakui, karena hak-hak masyarakat adat itu tidak ada dalam hukum positif. Hal ini terlihat, tidak ada dasar hukum positif bagi kepemilikan tanah adat dan wilayah masyarakat adat.Bahkan tanah adat  dan seluruh kekayaan alam termasuk keanekaragaman hayati di sekitarnya yang dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat  tidak diakui secara legal karena tidak diatur dalam hukum positif. Tanah adat dan seluruh kekayaan tersebut disebut liar termasuk keanekaragaman hayati: binatang liar dan tanaman liar. Karena dianggap liar, yang berarti bebas dan menjadi milik publik, siapa saja boleh menjarahnya, termasuk masyarakat, negara, dan orang-orang dari luar  Dengan pendekatan antroposentrik ini, segala penjarahan dan pencurian kekayaan masyarakat adat dianggap sah dan dibenarkan, karena tidak ada dasar hukum yang melarangnya, apalagi kekayaan itu dianggap liar.

Untuk melindungi keberadaan tanah dan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan tradisi budayanya, termasuk kearifan tradisionalnya dan dalam rangka untuk melindungi keanekaragaman hayati beberapa hak masyarakat adat berikut ini perlu diakui, dijamin dan dilindungi dengan pendekatan eco-culture.Pertama, hak untuk menentukan diri sendiri identitas dan budaya Rokan Hilir.Ini merupakan hak moral dan legal yang melekat pada eksistensi masyarakat adat  sebagai manusia yang berperadaban.Oleh karena itu, sebagaimana berlaku bagi semua negara bangsa di dunia, hak untuk menentukan diri sendiri harus pula diakui, dijamin dan dilindungi untuk masyarakat adat. Tentu saja ini tidak berarti masyarakat adat akan membentuk negara bangsanya sendiri. Yang menjadi sasaran utama dari hak ini adalah, masyarakat adat mempunyai posisi legal dan moral yang setara dengan kelompok masyarakat peradaban lainnya untuk didengar dan dilibatkan dalam semua proses politik yang menentukan nasib mereka. Masyarakat adat di  tidak boleh diabaikan, dan nasib mereka tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pihak luar.Demikian pula, seluruh kekayaan mereka termasuk tanah adat, dan budaya harus diakui mempunyai status legal, khususnya dalam perspektif hukum kodrat atau hukum adat, sehingga harus diakui pula oleh hukum positif.

Termasuk dalam hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak untuk pindah tempat tinggal, hak untuk mempertahankan atau meninggalkan tradisi budaya, hak untuk meninggalkan atau mempertahankan gaya hidup. Masyarakat adat mempunyai hak penuh untuk melalui mekanisme adat yang mereka miliki menentukan pola pengaturan hidup bersama di dalam kelompoknya, dan untuk menjadi apa saja dalam segala dimensi kehidupannya: ekologis, ekonomi, budaya, sosial, dan politik.

Kedua, hak teritori dan tanah adat.Ini penting karena tanah adat terkait secara langsung dengan eksistensi mereka.Tanah adat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka beserta seluruh tradisi budayanya. Oleh karena itu, merampas teritori dan tanah adat mereka, atas nama apa saja, merupakan sebuah pengingkaran dan pemusnahan terhadap eksistensi masyarakat adat. Maka, hak atas teritori dan tanah merupakan hak paling fundamental bagi masyarakat adat.

Vandana Shiva dalam Keraf (2010) melihat bahwa dalam proses modernisasi telah menyebabkan masyarakat tradisional tercerabut dari akar budayanya. Religiusitas dan spiritualitas masyarakat adat yang berkisar pada alam, telah digantikan oleh modernisasi sebagai agama dan spiritualitas baru.Ada korban yang tidak lagi berbentuk sesajen, melainkan berbentuk manusia, individu ataupun kelompok, yang terpaksa dikorbankan demi modernisasi dan pembangunan sebagai agama baru."Bendungan, tambang, pembangkit listrik, basis militer semua ini adalah kuil agama baru yang disebut `pembangunan`.Apa yang dikurbankan di altar agama ini adalah kehidupan alam dan kehidupan manusia. Sakramen pembangunan terdiri dari keruntuhan dan desakralisasi hal-hal sakral lainnya. Ketika alam yang sakral telah kehilangan sakralitasnya dan dilihat sekadar sebagai sumber daya untuk pembangunan, maka alam pun dihancurkan tanpa ketakutan magis sama sekali.

Dalam arus modernisasi itu, kearifan tradisional tidak saja terkikis modernisasi, tetapi juga dirusak oleh dominasi pandangan antroposentrik. Selain modernisasi dan dominasi antroposentrik memarjinalisasikan kearifan lokal masyarakat Rokan Hilir yang bernilai filosopi yang sangat tinggi, terjadi pula invasi cara pandang dan gaya hidup masyarakat yang antroposentris dan pragmatis. Karena segala sesuatu ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekonomi manusia dan dalam kerangka penjelasan rasional-positivistik, kearifan lokal yang tidak memenuhi kedua kriteria itu lalu punah dilindas cara berpikir antroposentrik. Kearifan dan pengetahuan masyarakat adat sama sekali tidak diakui sebagai pengetahuan, bahkan dikecam sebagai yang gaib-irasional. Maka, segala kearifan dan praktik hidup beserta nilai-nilainya yang begitu kaya, khususnya dalam kaitan dengan alam, disingkirkan dari masyarakat modern.

Ketiga, dominasi filsafat dan etika positivistik yang bersumber dari Aristoteles dan diperkuat oleh paradigma antroposentrik telah menguburkan etika masyarakat adat Melayu Rokan Hilir. Dengan melihat manusia hanya sebagai makhluk sosial, dan dengan membatasi etika sebagai hanya berlaku bagi komunitas manusia, etika masyarakat adat Melayu Rokan Hilir sebagian besar telah dilupakan sama sekali oleh masyarakat modern. Hubungan manusia dengan alam dalam komunitas ekologis sebagaimana dikenal dalam masyarakat adat dinafikan sama sekali. Etika masyarakat adat yang dipahami sebagai berlaku untuk semua relasi kehidupan dalam alam, juga disingkirkan dari benak dan praktik hidup masyarakat adat.Karena dominasi filsafat antroposentrik, yang menghilang warisan etika masyarakat adat Melayu Rokan Hilir dari wacana publik masyarakat saat ini.

Keempat, hilangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat dari modernisasi dengan "pembangunan" sebagai agama masyarakat modern, terjadi kehancuran dan kepunahan keanekaragaman hayati yang begitu kaya dalam masyarakat tradisional. Dampak timbal baliknya adalah, semakin punah keanekaragaman hayati itu semakin punah dan terkikis pula kearifan tradisional Melayu  dengan segala nilainya, karena kearifan tradisional terkait erat dengan keanekaragaman hayati.Kearifan tradisional hanya mungkin dipertahankan kalau alam dan segala kekayaan di dalamnya masih tetap dipelihara.Ketika alam dengan segala kekayaannya terancam punah, punah pula seluruh kearifan tradisional tersebut.

Kelima, hilangnya sebagian besar hak-hak tanah adat masyarakat adat R termasuk hak untuk hidup dan bertahan sesuai dengan identitas dan keunikan tradisi budayanya serta hak untuk menentukan diri sendiri. Di tengah invasi dan dominasi masyarakat modern karena pengaruh antroposentrik, masyarakat adat  yang berbeda tradisi budayanya dan kehilangan hak tanah adat.Ini terjadi baik karena kolonialisme dan imperialisme, maupun karena modernisasi Barat membawa dampak tersingkir dan punahnya masyarakat adat di seluruh dunia.Apa yang mereka kenal seumur hidup tidak mendapat tempat dalam kerangka hukum dan etika modern. Bersamaan dengan hilangnya hak-hak tanah adat masyarakat adat hilang pula kearifan lokal mereka yang begitu menentukan cara beradanya masyarakat adat .Sebaliknya, dengan hilangnya tanah adat tersebut itu, maka terancam pula keberadaan masyarakat adat .

Untuk menyelamatkan peradaban manusia dari krisis dan dagradasi lingkungan hidup perlu merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan tanah adat  untuk pelestarian lingkungan  dengan cara internalisasi nilai-nilai etika lingkungan , kebijakan  dan partisipasi masyarakat  dan merubah cara pandang antroposentrik ke eco-culture.  

Data Penulis: Click

 



Kolom Guru Lainnya :